Pemerintah Vietnam Masih Bingung Bagaimana Harus Atur Industri Cryptocurrency

2018-11-12 13:34:19

KoinRocket - Seperti Indonesia, Vietnam adalah satu dari sekian banyak negara yang belum mengadopsi cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah. Ini lantaran pemerintah negara tersebut kabarnya masih bingung bagaimana mata uang digital tersebut harus diregulasi.

Coindoo, Senin (12/11/2018), melaporkan Kementerian Kehakiman Vietnam telah mengusulkan berbagai solusi tentang bagaimana regulasi industri cryptocurrency harus dilakukan. Ada sebagian otoritas lain yang menentang dan ada pula yang mendukung usulan tersebut.

Namun hal ini menimbulkan kebingungan di antara Kementerian terkait arah yang harus diambil dalam regulasi tersebut. Ini dapat dilihat dari usulan yang belum lama ini diajukan Kementerian Keuangan Vietnam untuk menunda impor peralatan penambangan cryptocurrency.

Usulan tersebut mendapat dukungan dari Bank Negara Vietnam dan Kementerian Keamanan Publik. Sedangkan Kementarian Perindustrian dan Perdagangan sangat menentang usulan untuk menunda impor peralatan pertambangan karena akan mempengaruhi semua bisnis yang menggunakan perangkat keras tersebut.

Kemenperindag pun mengajukan usulan tandingan ke kantor Perdana Menteri. Dalam proposalnya, mereka menyatakan ada kebutuhan untuk perangkat pertambangan untuk dipelajari dan diklasifikasikan sebelum menerapkan pembatasan impor mereka.

Imbasnya, Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam telah membagi peralatan penambangan cryptocurrency menjadi dua kategori, yaity ASIC dan GPU. Kartu grafis disebutkan memiliki aplikasi lain selain penambangan.

Kementerian Kehakiman sendiri kabarnya telah mengajukan usulannya sendiri ke pemerintah di Hanoi. Isinya adalah tinjauan terhadap undang-undang saat ini dan penilaian aktivitas bisnis terkait cryptocurrency di negara tersebut. Usulan ini juga menyarankan perubahan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah.

Kementerian tersebut telah mengambil sejumlah kebijakan alternatif yang diterapkan di berbagai belahan dunia sebagai studi kasus. Pertama adalah “mengambang” yang melibatkan implementasi rezim peraturan yang relatif longgar; dan kedua "melarang" yang artinya memberlakukan larangan. Pilihannya adalah melegalkan transaksi aset digital dalam kondisi tertentu.

Source: Coindoo.com