Sanksi AS terhadap Cryptocurrency Nasional Venezuela Petro Disebut Diskriminatif

2019-01-10 12:44:40

KoinRocket - Pemerintah Venezuela mengadukan sanksi ekonomi, termasuk sanksi terhadap cryptocurrency nasional negara tersebut yang disebut Petro, yang diberlakukan oleh Amerika Serikat

Di hadapan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) belum lama ini, Venezuela menyebut bahwa sanksi dari AS tersebut merupakan tindakan pembatasan perdagangan yang bersifat diskriminatif.

Aduan itu sendiri dilayangkan Venezuela pada akhir bulan lalu namun baru diketahui pekan ini setelah dipublikasikan kepada publik.

Dalam aduannya, Venezuela membahas sejumlah tindakan yang diambil oleh pemerintah AS dalam beberapa tahun terakhir, terutama pembatasan tertentu pada transaksi mata uang digital Venezuela.

Dilansir dari Coindesk, Kamis (10/01/2019), Venezuela mengklaim AS melanggar hak-hak Venezuela berdasarkan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) dan Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS).

"Amerika Serikat telah memberlakukan tindakan pembatasan perdagangan tertentu terhadap Republik Bolivarian Venezuela dalam konteks upaya untuk mengisolasi Venezuela secara ekonomi.”

Venezuela secara rinci menjelaskan, langkah-langkah tersebut berarti jasa keuangan Venezuela dan pemasok jasa keuangan menerima perlakuan kurang menguntungkan dibandingkan negara-negara anggota WTO lainnya.

Oleh karena itu, tindakan tersebut dinilai melanggar Pasal II: 1 GATS, yang menyatakan bahwa tidak ada negara anggota yang memperlakukan anggota lain dengan cara yang kurang menguntungkan dibandingkan negara lain.

Laporan terpisah dari Reuters, AS diberikan waktu 60 hari untuk menanggapi aduan dari Venezuela. Jika mereka tidak melakukannya, Venezuela dapat meminta WTO untuk memutuskan mengenai manfaat pengaduan.

Venezuela meluncurkan Petro pada akhir 2018 lalu. Presiden Venezuela Nicolas Maduro pun memerintahkan warganya untuk menggunakan mata uang digital itu di berbagai bidang industri.

Cryptocurrency tersebut menjadi kontroversial dan menghadapi tekanan dari parlemen AS. Bahkan Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menargetkan petro Maret lalu.

Source: Coindesk.com

Foto: Fortune.com