Tips dari AFPI Agar Tidak Terjebak Pinjaman Online Fintech Ilegal

2019-06-21 14:50:29

Perkembangan teknologi finansial dengan layanan pinjam meminjam uangnya (peer to peer lending) saat ini tidak luput dari kehadiran platform-platform pinjaman online ilegal yang merugikan konsumen.

Oleh sebab itu, Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah memiliki tips penting agar masyarakat terjebak dalam pinjaman online dari fintech ilegal yang tak berizin.

Sebagaimana dilansir Bisnis.com, Jumat (21/6/2019), Kuseryansyah menyebutkan bahwa masyarakat harus memastikan status legalitas platform penyelenggara sebelum memutuskan menjadi nasabah pinjaman online.

Di samping itu, masyarakat seharusnya mencermati syarat dan ketentuan yang diminta aplikasi pinjaman online, seperti besaran bunga, lama pinjaman dan denda keterlambatan.

“Hal ini karena seluruh praktek bisnis anggota AFPI mengacu pada market conduct yang diatur dalam code of conduct atau pedoman perilaku sebagai dasar AFPI menjalankan market disiplin,” ungkap Kuseryansyah.

AFPI disebutkan merupakan wadah bagi seluruh penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar di OJK. Asosiasi ini didirikan untuk meningkatkan kapasitas bersama agar dapat memaksimalkan fungsinya bagi masyarakat Indonesia yang selama ini belum memiliki akses ke jasa keuangan konvensional.

Sebagai informasi, sebanyak 947 entitas fintech ilegal sudah diblokir Satgas Waspada Investasi OJK. Sebanyak 404 fintech ilegal dihentikan operasinya pada 2018 dan 543 fintech ilegal diblokir di 2019.

Perusahaan fintech adalah perusahaan yang tidak terdaftar di OJK. Ini sesuai dengan Peraturan OJK No.77 Tahun 2016, yang mewajibkan seluruh penyelenggaraan fintech lending harus sudah terdaftar OJK.

Menurut data dari OJK, jumlah penyaluran pinjaman dari fintech lending yang terdaftar mencapai Rp37,01 triliun. Jumlah ini melonjak 63,33% dibandingkan akhir tahun lalu yang sebesar Rp22,66 triliun.

Dari 113 fintech lending terdaftar di OJK, hanya tujuh fintech lending yang memiliki status berizin. Sedangkan enam di antaranya menjalankan sistem keuangan berbasis syariah.

 

Foto: Gorzavel.com